Portalindo.co.id, Jakarta —Tuty Kusumawati, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta menjadi salah satu dari enam nama yang lolos tahap akhir seleksi calon Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nama Tuty sendiri selama ini cukup dikenal di kalangan birokrat, khususnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Di era Ahok, sosok Tuty Kusumawati kerap menjadi sorotan. Pernyataan Tuty kerap berseliweran di media massa, khususnya terkait soal perencanaan program yang akan dimasukkan ke dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) DKI.
Karir Tuty mentereng di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Di era Ahok, Tuty menjadi salah satu pejabat yang paling diandalkan. Mantan Bupati Belitung Timur itu menjadikan Tuty sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Dalam beberapa kesempatan Ahok kerap menyebut nama Tuty sebagai salah satu contoh pejabat DKI yang berintegritas. Beberapa pujian Ahok kepada Tuty yaitu soal tindakan istri perwira polisi, Kompol Ali Murni Tanjung itu, yang gemar melaporkan gratifikasi.
Alumnus Magister Institut Pertanian Bogor (IPB) itu juga punya peran besar Tuty dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) proyek reklamasi di Teluk Jakarta, yang kini justru di tentang oleh Gubernur Anies Baswedan.
Karena perannya itu, Tuty pun kerap bolak-balik KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi yang menyeret sejumlah nama Anggota DPRD DKI Jakarta, salah satunya Mohamad Sanusi, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra.
Saat menjadi Kepala Bappeda, Pemprov DKI Jakarta sempat meraih empat penghargaan terbaik dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Empat penghargaan tersebut antara lain Provinsi dengan Perencanaan Terbaik, Provinsi dengan Perencanaan Inovatif, Tingkat Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Tertinggi Tahun 2015, dan kategori Tingkat Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak pada Tahun 2013-2015.
Karir Tuty sebagai pengawal anggaran di Ibu Kota berakhir setelah Gubernur Anies Baswedan merotasi Tuty menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk pada Kamis, 5 Juli 2018.
Dan saat ini, di tengah kesibukannya sebagai kepala Dinas, Tuty tengah bersaing memperebutkan posisi Sekjen KPK. Lolos tidaknya Tuty sebagai ‘pemegang stempel’ KPK pun kini berada di pansel yang masih harus menentukan tiga nama yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.
Nantinya, Jokowi lah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi mengisi posisi sekjen definitif di lembaga antirasuah itu.
Mampu kah Tuty Kusumawati, penjaga anggaran di era Ahok ini lolos menjadi ‘pemegang stempel’ KPK ?
Yadi/red
