PALU, portalindo.co.id – Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 5.000 hingga 6.000 pekerja mulai berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Morowali Utara.
Dampak PHK tidak hanya dirasakan pekerja yang kehilangan penghasilan, tetapi juga pelaku usaha yang selama ini menggantungkan pendapatan pada aktivitas pekerja perusahaan.
Anggota Komisi I DPRD Morowali Utara Yaristan Palesa mengatakan, dampak tersebut mulai terlihat pada usaha rumah kos, warung, kios, hingga masyarakat yang memiliki kewajiban cicilan kendaraan.
“PHK ini luar biasa. Berimbas sekali ke perekonomian Morowali Utara,” ujar Yaristan dalam silaturahmi dengan insan pers di Kota Palu, Selasa.
Menurut dia, banyak masyarakat yang membangun usaha rumah kos dengan mengandalkan penghasilan dari pekerja perusahaan. Sebagian bahkan menggunakan pinjaman perbankan untuk membangun atau mengembangkan usaha tersebut.
Ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, tingkat hunian kos ikut menurun. Kondisi itu kemudian berpengaruh terhadap kemampuan pemilik kos memenuhi kewajiban cicilan kepada bank.
“Begitu ada PHK, pemasukan berkurang. Jadi memang terancam secara ekonomi bagi pengusaha kos,” katanya.
Dampak serupa dirasakan pedagang di sejumlah kawasan yang sebelumnya ramai oleh aktivitas pekerja. Warung dan kios di wilayah Petasia dan Petasia Timur disebut mengalami penurunan aktivitas ekonomi setelah terjadi PHK dalam jumlah besar.
Ia mengatakan persoalan tersebut juga memengaruhi masyarakat dari luar Morowali Utara yang selama ini bekerja dan menggantungkan kehidupan keluarganya dari pendapatan di wilayah tersebut.
Bahkan, menurut informasi yang diterimanya, sebagian pekerja yang memiliki cicilan kendaraan mulai menghadapi penarikan kendaraan oleh pihak pembiayaan karena kehilangan sumber pendapatan.
DPRD Morowali Utara, kata dia, telah berupaya memfasilitasi persoalan tersebut melalui pertemuan dengan perusahaan dan rapat dengar pendapat. Upaya juga dilakukan untuk menyampaikan persoalan tersebut ke pemerintah pusat.
“Kita berupaya minimal PHK itu tidak terlalu total seperti itu. Harus ada tahapannya supaya tidak terlalu banyak masyarakat yang tersiksa secara ekonomi,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu memperhatikan efek berantai dari PHK tersebut karena ekonomi daerah tidak hanya ditopang oleh pegawai, tetapi juga petani, pedagang, kontraktor, pekerja usaha jasa, dan pelaku UMKM.
Ketika aktivitas ekonomi perusahaan menurun dan proyek pembangunan ikut tertahan, perputaran uang di daerah juga ikut melambat.
“Kontraktor juga punya karyawan. Mereka juga butuh makan. Begitu stagnan seperti ini, dampaknya ke mana-mana,” katanya.
Selain PHK, Komisi I DPRD Morowali Utara saat ini juga menyoroti sejumlah persoalan lain, antara lain sengketa lahan perkebunan dan persoalan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
Namun, untuk persoalan yang berkaitan dengan pengawasan kewenangan provinsi dan pemerintah pusat, DPRD kabupaten lebih banyak menjalankan fungsi fasilitasi dan menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang.(**)
