Berkali-kali pimpinan perusahaan pertambangan nikel PT. Mulya Pasific Resources (MPR) mangkir dari undangan pertemuan penyelesaian lahan dengan pihak kelompok masyarakat di desa Tontowea Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara (Morut) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang difasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morut.
Sebelumnya, Pimpinan PT. MPR mangkir saat pertemuan di DPRD Morut yang dipimpin Wakil Ketua I, Muh. Safri dan kemudian diagendakan kembali pertamuan hari ini, Kamis, 3 Mei 2018. Namun sangat disayangkan, lagi-lagi pimpinan perusahaan tidak hadir dan hanya diwakili Nico Herman Liku.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan sejak pukul 10:54 wita di ruang rapat Komisi I DPRD Morut tersebut, di pimpin oleh Melky Tangkidi yang didampingi Anggota DPRD Morut lainnya, Rudianto Baoli, Badaruddin, Mitanis Tulaka, Rusdi Ramli, Syahril Masnun, Leli Maliso.
Selain itu, Rapat Koordinasi tersebut dihadiri Bupati Morut diwakili Asisten Pemerintahan Djira K, Kepala BPN Morut Marhenis M, Kadis Lingkungan Hidup Patta Toba, Camat Petasia Barat Herry P, Kanit Binmas Polsek Petasia Aipda Hespin, KPH Tepoasa Aroa Fanny Mp, Kades Tontowea Siti Rohmatun, Humas PT. MPR Nicoherman Liku, Ust. Sugianto Pospera dan kelompok pemilik lahan Ambo Abang, Talen, A.Bate, Ambo Dale, Bakri.
Mengetahui Pimpinan PT. MPR tidak hadir setelah melakukan kroscek kepada sejumlah peserta rapat, Melky Tangkidi selaku pimpinan langsung meminta klarifikasi dari Nico Herman Liku selaku perwakilan pihak perusahaan. “Permohonan maaf dari Pimpinan PT. MPR karena tidak bisa hadir berhubung ada rapat di Jakarta sekaligus pemeriksaan internal perusahaan,” kata Nico Herman Liku.
Sehingg untuk mengantisipasi ketidak hadiran pimpinan perusahaan, PT. MPR diminta menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pertemuan selanjutnya. “Bila sudah ada ditempat, nanti pihak perusahaan yang mengundang pada waktu yang belum ditentukan,” ujar Melky. (Wardi)
