PORTALINDO.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menyatakan, untuk melakukan rehabilitasi dan rekonsiliasi pascabencana gempabumi dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi, diperlukan dana sekitar 18 triliun.
Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola usai rapat koordinasi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Badan Geologi, maupun Bappenas.
Nantinya, kata Gubernur Sulawesi TengahLongki Djanggola, dengan dana tersebut, pemerintah akan membantu pembangunan rumah dan infrastruktur yang dibutuhkan.
“Kalau yang totalnya tadi kan wapres Jusuf Kalla sudah hitung, perkiraannya itu Rp18 triliun,” kata Gubernur Sulawesi TengahLongki Djanggola di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2018).
Sementara itu, Kepala Bappeda Sulteng Patta Tope mengatakan, dana sebesar itu akan didapatkan dari beberapa sumber seperti APBN, APBD, maupun pinjaman dari pihak luar.
Khusus pinjaman dari luar, dirinya belum bisa memastikan berapa dana yang akan dikucurkan.
“Tentu ada APBN, ada juga loan, loan itu sudah ada ADB sekitar Rp7,5 triliun, tapi itu kan diperuntukkan untuk sulteng dan lombok. Sisanya tentu dari APBN dan kemampuan APBD kita (Sulteng),” jelas Patta.
Namun, ia mengatakan, perhitungan terkait dana itu akan terus diupdate sampai menemukan dana yang tervalidasi.
“Nantinya itu kita akan bikin rencana aksi, kan APBN tadi sudah ada, terus berapa yang ditanggung apbd kabupaten dan provinsi. nanti Hitung ulang kan, datanya berubah terus. jadi Nanti kita perbaiki, divalidasi,” kata Patta.
Dalam rapat tersebut juga diungkapkan daerah relokasi bagi warga terdampak bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018 lalu itu.
Gubernur Longki Djanggola menyebut, daerah relokasi di Palu tersebar di wilayah Tolo, Talise, Guyu, petobo. Sementara itu, Sigi di Pombebe serta Donggala di Loli dan Pantai Barat.(Kbr)
