Portalindo.co.id – Jakarta – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) diwarnai aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, Rabu (2/5/2018), Tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Pendidikan (ARP), para mahasiswa menyuarakan aspirasinya di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Seraya menyampaikan kritikan terhadap pemerintah mengenai kondisi pendidikan saat ini.
Kata Jamil,”Kondisi pendidikan dewasa ini telah keluar dari hakikatnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan peradaban masyarakat, Menurutnya, peringatan Hardiknas bukan hanya diisi dengan lomba-lomba dan upacara semata. Tapi harus menjadi ruang untuk rekonstruksi pendidikan nasional.
Jamil juga mengkritik watak para pengusaha dalam bidang industri atau jasa. Pengusaha melihat jenis usaha yang pasti dan aman adalah pendidikan. Maka, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, menjadi tameng birokrasi kampus dalam terus meningkatkan biaya pendidikan dan masifnya pungutan liar (pungli) di dalam kampus.
“Masalah yang dihadapi sistem pendidikan nasional dewasa ini diakibatkan karena pengambilan kebijakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi tidak pernah melibatkan unsur terendah dari kelas masyarakat,” ungkap Jamil.
Sementara itu, Ilham, salah seorang mahasiwa Universitas Mataram, menyoroti persoalan diskriminasi yang dialami oleh para guru dalam memperoleh hak-haknya dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Para petinggi pemerintahan di pusat dan daerah terbentuk dengan adanya pendidikan yang diberikan oleh para guru. Semestinya, guru harus diperhatikan kesejahteraannya sesuai undang-undang tanpa ada perbedaan,” ucap Ilham saat berorasi di depan gedung DPRD NTB.
Berikut ini tuntutan para mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di peringatan Hardiknas, yakni regulasi pendidikan yang memperdagangkan pendidikan, stop trend kenaikan biaya pendidikan, dan hapus pungli.(Red)
