Pecat Direksi Waskita Satu-satunya Solusi


TANGGERANG –Menteri badan usaha milik negara Republik Indonesia (BUMN-RI), Rini Soemarno berencana akan memberhentikan beberapa Direksi PT Waskita Karya (Waskita) ketika rapat umum pemegang paham (RUPS), jumat (6/4/18) mendatang.
Hal itu, perlu kita semua cermati. Apakah itu satu-satunya solusi, rencana pemecatan itu disampaikan Deputi Bidang Usaha Konstruksi bagian Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN di DPR, Rabu (21/18) lalu.
Keputusan di angkatnya direksi baru, apakah PT Waskita yakin memilki penyegaran dan tercipta atmosfir yang lebih kondusif. Dalam proses pengambilan keputusan, apakah sudah dikaji berdasarkan penyebab permasalahan , terutama mencermati berbagai kegagalan konstruksi yang dikerjakan PT Waskita Karya yakni proyek dinding penahan tanah Bandara Soekarno Hatta yang dinilai gagal dan kegagalan proyek kontruksi Light Rail Transit (LRT) becakayu.
Harusnya kita belajar dari berbagai natur penyedia jasa dari grup BUMN, karena dalam setiap satu proyek itu berbeda dengan pihak lainnya. Pertanyaan penting, bagaimana awareness bukan saja pihak Waskita Karya, tetapi saya mempertanyakan Menteri BUMN apakah memahami dan mengerti akan hal ini.
Sudahkah diteliti dahulu berbagai kegagalan dan manajemen proyek konstruksi, Apakah langkah keputusan ini atas input dari Kementerian PUPR RI sudah disampaikan melalui Komite Keselamatan Konstruksi saja.
Kita harus mencermati dengan benar jangan sampai salah dalam mengambil keputusan, hal terpenting bagi rakyat bagaimana komitmen semua pihak dijalankan, bukan sekedar mencopot direksi tapi tetap gagal.
Masyarakat menunggu langkah konkret bukan saja direksi Waskita, tetapi Menteri BUMN turun langsung. Koordinasi Kementerian dengan Pemda yang perlu mulai sekarang dilakukan. Perlu adanya koordinasi antara pihak Kementerian dan Pemda yang dikoordinir Kepala Daerah. Menteri BUMN perlu melakukan program terobosan selain mencopot direksi.
Tantangan berikutnya bagi Kementerian BUMN RI ialah menunggu program terobosan Menteri BUMN RI agar penyelenggaraan konstruksi berjalan lancar di masa depan.
• Penulis adalah Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan (UPH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *