Opini – Era Jokowi menjadi era pembangunan, sebagaimana yang dituturkan dalam kebijakan pemerintahannya. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menyasar daerah pedalaman Papua dan juga daerah terpencil lainnya di Indonesia. Presiden yakin bahwa pembangunan infrastruktur akan membuat ekonomi Indonesia dan taraf hidup masyarakat meningkat.
Sebelumnya pembangunan hanya terfokus pada kota-kota besar. Padahal daerah-daerah terpencil juga termasuk ke dalam wilayah Indonesia dan perlu adanya pemerataan pembangunan. Saat ini Pemerintah tengah memfokuskan untuk membagun infrastruktur di daerah Papua dan juga Papua Barat.
Seperti yang kita ketahui, Papua memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun kehidupan miris justru dialami disana, 25% masyarakat masih berada di garis kemiskinan.
Tentunya hal tersebut sangat disayangkan, karena itulah infrastruktur di daerah tersebut mulai dibangun agar masyarakat mudah mendapatkan akses untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jalan yang bagus, pelabuhan, dan lain sebagainya jika diperbaiki dan dibangun diharapkan dapat semakin membuat kehidupan rakyat di daerah terpencil menjadi lebih baik.
Bagaimana pun keadilan adalah hak seluruh warga Indonesia. Pemerataan pembangunan di berbagai tempat di Indonesia merupakan harapan dari seluruh rakyat. Tidak saja kebutuhan bagi warga kota, tapi penduduk desa maupun pedalaman memerlukan kehidupan yang lebih meningkat.
Salah satu pembangunan yang cukup besar di Era Jokowi yakni rencana pembangunan jalan raya Trans Papua. Untuk program pembagunan infrastruktur di daerah Papua, Presiden Jokowi telah menganggarkan dana sebesar Rp. 85,7 triliun. Di bulan Juli 2017, Jokowi kembali berbicara akan pentingnya program pembangunan dan meminta jajaran kabinetnya mempercepat proses pembangunan infrastruktur di Papua.
Meskipun memang, tidak semua pihak mendukung program pembangunan tersebut. Di pihak kontra, pembangunan yang dilakukan Jokowi tersebut dikhawatirkan dapat merusak kawasan lindung di Papua.
*Seperti yang diketahui bahwa wilayah Papua masih tergolong asri dipenuhi lahan hijau. Para pegiat lingkungan mengkhawatirkan jika nantinya pembangunan hanya akan menguntungkan dan mengorbankan rakyat kecil yang sebagian besar merupakan masyarakat lokal.
Namun, meski adanya pro dan kontra. Pembangunan tetap digalakan. Di pemerintahan Jokowi telah dibentuk sebuah kelompok kerja yang biasa disebut Pokja Papua dan dipimpin oleh Judith J. Dipodiputro yakni seorang pakar humas yang memang berpengalaman di sektor publik maupun swasta.
Pokja Papua ini bertugas untuk memastikan masyarakat lokal juga terlibat dalam pembangunan. Pembangunan ini akan dilakukan di daerah-daerah perbatasan, dimana masyarakatnya memang butuh dibantu karena kondisi mereka yang jauh dari fasilitas.
Banyak keterbatasan yang harus dilewati setiap harinya dan menjadikan mereka masuk dalam garis kemiskinan karena sulitnya akses untuk keluar dari kehidupan memprihatinkan tersebut. Infrastruktur yang dibangun meliputi jalan raya, jembatan, untuk memudahkan kehidupan rakyat Indonesia di perbatasan yang selama ini hidup sulit. Ada setidaknya 253 juta jiwa rakyat Indonesia, tentunya kesejahteraan bukan hanya milik orang yang tinggal dikota saja.
Itulah salah satu tujuan infrastruktur di bagun di seluruh pelosok negeri. Sebenarnya Papua bukan satu-satunya yang menjadi target pemerintah dalam membangun infrastruktur. Namun, Papua menjadi salah satu yang diprioritaskan karena memang pembagunan infrastruktur sangat dibutuhkan di daerah Papua. Tidak hanya infrasruktur berupa jalan dan jembatan, tapi penerangan listrik di daerah-daerah tertinggal juga menjadi prioritas.
Selain itu, pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan juga menjadi sorotan pemerintah untuk dibenahi. Mengenai hal tersebut, Ketua LIPI atau lembaga ilmu pengetahuan Indonesia wilayah Papua, Andriana Elisabeth menyampaikan, tidak cukup dengan pembangunan infrastruktur fisik, dalam dua tahun kedepan Papua juga membutuhkan infrastruktur sosial. Diantaranya adalah peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut juga menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan kehidupan rakyat.
Untuk kinerja pemerintah saat ini yang sedang berupaya membangun Papua lebih baik, Andriana juga mengapresiasi hal tersebut. Sementara tokoh Papua lainnya, John Jonga berpendapatkebijakan pemerintah dalam menyamaratakan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia termasuk Papua perlu dievaluasi. Karena pada praktiknya belum ada yang memonitoring kebijakan tersebut di wilayah setempat sehingga hasilnya BBM hanya turun ketika presiden berkunjung dan akan kembali naik 1-2 minggu seusai kunjungan.
Selain itu, John juga ingin agar kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar juga dapat dirasakan manfaatnya oleh warga Papua. Dikatakan John bahwa pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah Papua masih memprihatinkan. Papua masih menjadi daerah yang kekurangan petugas medis dan guru.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi I Kemenko Polhukam, syafii menyatakan bahwa pemerintah telah menjalankan berbagai program terkait pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan pemerintah telah mendirikan sekolah yang sekaligus memiliki asrama.
Dengan adanya asrama diharapkan siswa dapat lebih konsentrasi dalam belajar dan memperoleh ilmu secara berkelanjutan. Pemerintah juga mengklaim telah membangun sejumlah rumah sakit. Adapun daerah yang tidak dapat terjangkau oleh rumah sakit direncanakan akan dijangkau dengan program pengobatan jarak jauh yaitu telemedicine. Bagi yang belum tahu, telemedicine adalah konsultasi kesehatan menggunakan telepon.
Berbicara tentang pembangunan di Papua, Presiden juga sempat menegur kelambanan kinerja pembangunan tersebut. Padahal pemerintah sudah menggelontorkan dana sejumlah Rp. 85,7 triliun. Diduga kelambanan pembangunan itu terjadi karena lembaga terkait masih membangun di tempat yang mudah dijangkau. Padahal pemerataan pembangunan itu diperlukan demi keadillan untuk rakyat Papua.
Presiden juga menegaskan agar pembangunan di Papua harus memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan kebudayaan Papua.Yang tak kalah penting ialah pembangunan ini harus melibatkan rakyat Papua supaya bisa tumbuh dan maju bersama-sama.
Diantara pembanguna infrastrukur di wiayah Papua, yang paling menyita perhatian masyarakat adalah jalan trans Papua yang menghubungkan antara Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Jalan dengan panjangnya yang mencapai 4.330,07 km sebenarnya telah dimulai sejak pemerintahan B.J.Habibie, lalu kemudian dilanjutkan pembangunan secara besar-besaran pada era Jokowi. Pembangunan jalan trans Papua ini diharapkan dapat selesai di tahun 2019.
Tak dapat dipungkiri bahwa perbaikan dan pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Meski belum selebihnya dapat terwujud, namun upaya pemerintah dalam membangun daerah-daerah tertinggal patut untuk mendapatka dukunga dari berbagai pihak. Dengan infrastruktur yang bagus diharapkan kesejahteraan rakyat pun meningkat. Hal ini pun sebagai upaya pemerintah dalam menerapkan isi dari pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan dibangunnya infrastruktur, masyarakat Indonesia yang ada di daerah tertinggal atau pun perbatasan juga bisa merasakan manisnya kemerdekaan. Indonesia sudah berpuluh tahun merdeka, tetapi masih ada daerah yang kesulitan dalam mendapatkan air bersih maupun penerangan listrik. Maka dari itulah pembangunan nasional perlu merata sehingga tidak hanya dinikmati oleh daerah tertentu saja. Mari dukung langkah pemerintah dalam membangun infrastruktur yang baik untuk negeri tercinta ini.
Oleh : Abner Krei
Penulis adalah Mahasiswa Papua, tinggal di Yogyakarta
