Kendari Sultra, Portalindo.co.id — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Universitas Muhammadiyah Kendari, menggelar unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa 25/9/2018.
Pasalnya, dinilai gagal dalam kepemimpinan Presiden Ir-Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dipilih oleh rakyat itu sendiri untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam mensejahterahkan masyarakat indonesia sesuai apa yang menjadi tujuan kemerdekaan
negeri tercinta indonesia.
Namun hari ini apa yang menjadi harapan masyarakat ini tidak sesuai apa yang diingginkan, yang mana pemerintah yang di percayakan sebagai fasilitator dan mediator yang kemudian memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat sejahtera, tetapi realitas yang terjadi saat ini ekonomi
masyarakat sangat disayangkan.
“Dimana salah satunya melemahnya nilai tukar rupiah yang saat ini hampir mencapai Rp.15.000 per dolar hingga mengakibatkan dari pada naiknya BBM yang mengakibatkan sulitnya masyarakt dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya,” ujarnya Ketua Bem Hukum, Muh. Fadri Leulewulu (Korlap I)
Selain itu juga meraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk bekerja di negeri ini yang visanya berwisata di Indonesia tetapi realitas yang ada mereka bekerja di indonesia dan ini sudah tidak sesuai apa yang menjadi bunyi Pasal 33 ayat 3. Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasal oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terangnya
“Banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) llegal yang bekerja di perusahaan pertambanggan yang harusnya pekerjaan pekerjaan tersebut diberikan oleh masyarakat indonesia”
Lanjutnya, kemudian terlepas dari itu dengan adanya aturan tentang pembatasan atau Mentri Agama yang harusnya aturan tersebut jangan dibuat karena masyarakat merasa tidak dihormati dalam beragama. Pungkasnya Fadri
“Olehnya itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Universitas Muhammadiyah Kendari, menuntut dan meminta kepada DPR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), agar mendesak Presiden Ir. Joko widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk menormalisasi ekonomi Indonesia, memulangkan Tenaga Kerja
Asing (TKA) yang ilegal dan mendesak Mentri Agama merubah aturan terkait volume Adzan”. Tutupnya Ketua BEM Se – Universitas Muhammadiyah Kendari.
Laporan Darman
