Portalindo.co.id – Mengamuk seolah sudah menjadi budaya dalam menyelesaikan persoalan di Kabupaten Morowali Utara yang merupakan wilayah hukum Polres Morowali. Rentetan aksi mengamuknya sang pejabat daerah yang merupakan wakil rakyat, kontraktor, bahkan keluarga pejabat mengakibatkan sejumlah fasilitas dan aset negara di daerah ini rusak.
Banyak pihak menilai, perilaku ini tidak bisa ditolerir karena berbagai rentetan peristiwa serupa sudah menjadi fenomena baru, sekaligus preseden buruk di Kabupaten Morowali Utara. Sehingga, penegakan supermasi hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya jajaran Kepolisian Resort (Polres) Morowali sangat dibutuhkan.
Menyikapi fenomena baru di daerah ini, salah seorang tokoh masyarakat Morowali Utara bernama Amir Kasim angkat bicara. Ia meminta APH di Morowali mengusut tuntas tindakan tidak terpuji dan cenderung melanggar hukum yang dipertontonkan itu.
“Jangan ada tebang pilih, siapa yang melanggar sikat saja. Apalagi dalam kasus ini, pengrusakan fasilitas dan aset negara bukan merepukan delik aduan. Jadi tidak usah menunggu laporan dan langsung ditindak,” kata Amir Kasim di salah satu Warkop di Kolonodale, Senin, 28 Mei 2018.
Lebih lanjut, Amir Kasim mengatakan, bahwa Ia sangat mengapresiasi tindakan Sekretaris Dinas PUPRD Morut yang mengambil tindakan melaporkan kejadian ini pengrusakan baru-baru ini ke APH.
“Saya juga berharap, kepada Sekretaris Dinas PUPRD Morut untuk melaporkan juga kejadian sebelumya yang diduga dilakukan oleh oknum keluarga Anggota Legislatif yang memecahkan kaca di Kantor Dinas yang sama,” ucap Amir Kasim.
Demikian juga, tambahnya, dengan pengrusakan dikantor DPRD Kabupaten Morowali Utara. Harus ada tindak lanjut dari laporan pihak Sekretariat DPRD kepada Badan Kehormatan (BK) dan pihak Kepolisian.
Selain itu, pimpinan tertinggi di daerah dalam hal ini Bupati Morowali Aptripel Tumimomor diminta menindak oknum-oknum pejabat daerah yang diduga tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan yang diamanahkan kepadanya.
“Setelah apa yang terjadi, kita menunggu sikap dan tindakan tegas Bupati Morut dan Badan Kehormatan DPRD Morut serta Kapolres Morowali,” pungkasnya. (Wardi)
