Pemakai Kos #2019GantiPresiden Dimakassar Terjadi Keributan Dengan Petugas

Umum286 Dilihat

PORTALINDO.CO.ID
MAKASSAR – Kaos bertuliskan “2019 Ganti Presiden” membuat Kota Makassar menjadi memanas, Minggu (6/5/2018).

Pasalnya puluhan pemuda yang mengatas namakan Korps Indonesia terkait aksi sosialisasi buka lapak penjualan kaos 2019 Ganti Presiden di Car Free Day (CFD) Pantai Losari, Jalan Raya Penghibur Kota Makassar diduga mendapat pemukulan dari petugas.

Kejadian itu bermula saat para massa yang melakukan aksi sosialisasi di CFD terkait penjualan kaos bertuliskan 2019 ganti presiden itu dibubarkan secara paksa oleh petugas kepolisian dan Satpol PP Kota Makassar lantaran dianggap melanggar peraturan.

Pembubaran itu diwarnai dengan keributan saat petugas mengambil alat pengeras suara, spanduk serta mengancam akan mengambil kaos 2019 ganti presiden tersebut.

Adu mulut tak terhindarkan antara kedua bela pihak. Sehingga mengakibatkan terjadi saling dorong dan tarik menarik spanduk di area bebas kendaraan.

Tak sampai disitu, suasana pun kian bertambah memanas lantaran oknum polisi melakukan pemukulan terhadap beberapa anggota Korps Indonesia yang tidak mau meninggalkan lokasi dan telah dianggap melanggar peraturan Walikota Makassar (Perwali) terkait larangan dan berjualan baju kampanye.

Ilham selaku simpatisan Korps Indonesia mengatakan, dirinya sangat mengecam oknum polisi yang tidak sepantasnya menuduh kelompolnya itu adalah kelompok bayaran.

Menurutnya, dirinya bersama dengan rekannya mendatangi CFD hanya ingin aksi sosialisasi jualan baju kaos yang lagi viral itu di beberapa Kota di Indonesia. Sehingga mereka sepakat untuk mengambil langkah tagar tersebut.

“Kami mengecam oknum polisi yang tidak sepantasnya mengatakan berapa bayaranmu,” teriak Ilham saat berorasi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengungkapkan, saat ini dirinya belum dapat memastikan terkait pelarangan penjualan kaos bertuliskan 2019 ganti presiden itu.

Oleh sebab itu, dirinya akan melakukan koordinasi dengan Dir Intel dan Dir Krimum untuk memastikan apakah sudah ada perintah dari pimpinan terkait masalah penjualan kaos itu atau tidak.

“Saya belum dapat perintah dari pimpinan menanggapi masalah ini, dan belum bisa memastikan pelarangan baju kaos itu jadi saya cek dulu,” ungkap Dicky Sondani saat di konfirmasi melalui telepon selulernya.(U/r)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *