Jombang, PoralindoNews, Com (08/07/2023) – Kasatpol PP Jombang, Thonsom Pranggono sebut itu hanya mis komunikasi saat merespon keluhan dari staf non ASN yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Seduluran Saklawase Satpol PP Jombang (FPSSJ).
Diberitakan sebelumnya FPSSJ membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Jombang, dan ditemui Asisten I Purwanto pada hari Selasa (04/07/2023).
Pada surat yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2023 tersebut berisi curhatan dalam 2 lembar kertas dengan 3 poin.
Pertama, keluhan mengenai masalah psikologis anggota Satpol PP saat menertibkan PKL di kawasan alun-alun, karena mereka mengalami pelecehan dan ejekan dari para pedagang. Kemudian kedua, keluhan mengenai sarana dan prasarana seperti HT, jaket, dan uang harian (UH) atau uang lembur untuk staf non ASN, lalu yang terakhir, keluhan mengenai introspeksi internal.
Tidak jelas apakah tindakan membuat surat ini semata-mata aspirasi atau ada unsur politis atau kepentingan yang lain, akan tetapi dalam surat dari FPSSJ, tidak disebutkan daftar nama-nama personil Satpol PP yang mengeluh, bahkan tidak ada tanda tangan atau nama koordinator dan penanggung jawab dalam surat tersebut,
Ironisnya, tindakan tersebut dilakukan tanpa memberi tahu pimpinan Satpol PP, yang secara hirarki bisa dianggap mengabaikan etika dalam berorganisasi atau kedinasan.
Meskipun saat aksi tersebut tidak memberitahu pimpinan bahkan posisinya disudutkan, Kasatpol PP Jombang, Thonsom Pranggono, saat ditemui awak media pada Jum’at (07/07/2023) di kantornya dengan bijaksana menanggapi keluhan dari staf honorer yang tergabung dalam FPSSJ tersebut.
Dengan ramah, Thonsom menjelaskan
“Kejadian tersebut hanyalah mis komunikasi. Personil yang mengeluh seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa ada mekanisme terkait anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, uang harian serta uang lembur,” ungkapnya
Thonsom juga menjelaskan bahwa dia baru menjabat sebagai Kasatpol PP pada bulan Juli tahun lalu ketika mulai menjabat rencana anggaran sudah masuk dan baru bisa direalisasikan pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, keluhan terkait pembagian anggaran ini tentunya sudah ada di masing-masing bidang
“Dengan kata lain, anggaran lembur, uang harian dan sebagainya itu sudah melekat di masing masing bidang,” jelasnya
Thonsom tak mengelak beban kerja staf Satpol PP cukup berat. Padahal jumlah personil terbatas, namun yang dikerjakan banyak kegiatan. Apalagi dengan kekuatan aparatur di tubuh Satpol PP saat ini sekitar 105 personil, sementara 50 persen diantaranya berasal dari tenaga honorer atau non ASN, namun Thonsom menilai keberadaan uang harian dan uang lembur sebagai pengganti tenaga anggota juga termasuk wajar
Sementara itu kondisi terkini di internal Satpol PP, Thonsom mengaku semua berjalan normal seperti biasa
“Kalau kegiatan dan pelayanan tetap berjalan seperti biasa, bahkan hari ini tadi kita juga melaksanakan kegiatan evaluasi anggaran bersama sama,” terangnya
Perihal perencanaan kedepan terkait 3 poin keluhan staf honorer yang tergabung dalam FPSSJ, nantinya akan diakomodir untuk anggaran tahun depan
“Ada kemungkinan penambahan anggaran, ya prinsipnya saya berharap pada seluruh aparatur yang ada di Satpol PP bisa mensyukuri yang ada, kemudian melaksanakan tugas pengabdian sesuai tupoksi masing masing bidang,” pungkas Thonsom (Agus)
