Portalindo.co.id, Jakarta
Menteri Sosial Republik Indonesia, Idrus Marham melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Bogor dalam rangka penyerahan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial pangan beras sejahtera, dalam kesempatan tersebut Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti berkesempatan untuk mendampinginya, bertempat di Gedung Tegar Beriman, Cibinong.
Dalam laporan nya kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, Bupati Bogor menyampaikan bahwa program keluarga harapan di Kabupaten Bogor telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan hingga tahun 2018 telah mampu menjangkau 40 Kecamatan, 434 Desa/Kelurahan dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 141.278 kepala keluarga dari sasaran program sebanyak 487.100 rumah tangga miskin atau berarti mencapai 29,1% jika angka dipresentasikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor terdata sebanyak 5.715.009 jiwa, peserta program keluarga harapan mencapai 4,5%.
“Sejauh ini pengembangan program keluarga harapan telah berhasil mendorong perubahan sikap mental dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sasaran, terbukti setelah beberapa tahun menerima bantuan untuk meringankan beban keluarga di bidang kesehatan dan pendidikan, kesadaran keluarga sasaran untuk memperoleh layanan kesehatan meningkat, demikian pula angka ketulusan siswa SLTP dari kalangan peserta program keluarga keluarga harapan meningkat secara signifikan,” katanya.
Nurhayanti juga melaporkan pada tahun 2018 Bansos yang udah diterima Kabupaten Bogor Rp. 493.514.110.000 yang terdiri dari bantuan PKH non tunai sebesar Rp.267.156.550.000 bagi 141.278 keluarga penerima manfaat (KPM), bansos pangan beras sejahtera sebesar Rp. 226.357.560.000 bagi 171.483 keluarga, bansos disabilitas sebesar Rp.2.058.000.000 bagi 1.029 Jiwa, bansos lansia sebesar Rp. 508.000.000 bagi 254 jiwa.
Ia juga menyampaikan program PKH selain menyentuh aspek pendidikan dan kesehatan, program keluarga harapan juga memperhatikan faktor peningkatan kualitas sumberdaya manusia keluarga miskin, antara lain melalui berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi sumberdaya alam lokal yang disertai dengan pemberian bantuan modal usaha, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor maupun Provinsi Jawa Barat.
“Jika memperhatikan hasil pencapaian PKH, saya yakin bahwa kita masih bisa meningkatkan keberhasilan program ini, tentunya dengan pelaksanaan kegiatan yang lebih terfokus dan terintegrasi serta didukung oleh kerjasama yang lebih sinergis antar perangkat daerah, sehingga setiap upaya pemberdayaan rumah tangga sasaran mampu mendorong terbentuknya keluarga-keluarga harapan yang berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu Menteri Sosial Republik Indonesia, Idrus Marham meminta kepada program PKH akan diterima 1 tahun sebesar 1,890 juta dan beras 10 Kg,kalau ada yang meminta bayaran kepada penerima segera laporkan dan bila ada aparat Pemerintah yang meminta juga segera laporkan kepada Bupati agar ditindak.
“Saya juga meminta agar uang yang diterima dimanfaatkan dengan benar karena bila digunakan yang tidak benar akan dicabut,maka gunakan uang itu untuk kebutuhan yang sangat penting seperti bayaran sekolah anak, kebutuhan penting dan gizi,” tegasnya.
Idrus juga meminta kepada Bupati Bogor segera mengambil langkah untuk pemuktahiran data karena jumlah penerimanya akan ditambah akan tetapi bila ditambah kalau sudah ada keluarga yang mandiri harus sadar masyarakatnya untuk diberikan kepada keluarga yang lain.(Irma/saswati)
