Jakarta, Portalindo.co.id — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavianmengatakan manajemen media merupakan salah satu fokus kebijakan program kerjanya yang dikenal dengan Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter).
Menurutnya, manajemen media diterapkan untuk mengangkat beragam prestasi Polri serta menetralisasi berita negatif, termasuk yang bersifat bohong alias hoaks.
“Manajemen media dilaksanakan pada media konvensional dan media sosial dengan mengangkat prestasi-prestasi Polri dan menetralisir berita negatif, termasuk hoaks,” kata Tito saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Bhayangkara di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (11/7).
Selain itu, dia melanjutkan, pelaksanaan program Promoter juga difokuskan pada dua kebijakan sederhana lain, yakni peningkatan kinerja dan perbaikan kultur.
Peningkatan kinerja, menurutnya, diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme dalam penegakan hukum, dan pemeliharaan stabilitas kamtibmas secara optimal.
Sementara itu, perbaikan kultur diwujudkan dengan menekan budaya koruptif, menghilangkan arogansi kekuasaan, dan menekan kekerasan eksesif.
Jenderal bintang empat itu pun mengklaim berbagai kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif yang sangat signifikan, terutama pada peningkatan kepercayaan publik.
Terbukti, kata Tito, berbagai hasil survei terkait kepercayaan publik terhadap Polri meningkat di era kepemimpinannya seperti yang dikeluarkan Litbang Kompas yang menyebut ada peningkatan sebesar 19,7 persen ke angka 82,9 persen
“Litbang Kompas pada akhir Juni 2016 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hanya 63,2 persen, pada Oktober 2017 mencapai 70,2 persen, dan Juni 2018 mencapai 82,9 persen,” ujarnya.
Begitu juga dengan hasil survei lembaga lain yang menurutnya menunjukkan perolehan persantese yang tinggi terkait kepercayaan publik pada Polri.
Promoter sendiri adalah program Tito yang memiliki 11 prioritas. Program itu pertama kali dibeberkan saat Tito mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI pada pertengahan 2016.
Isi 11 prioritas program Promoter itu adalah pemantapan reformasi internal Polri; peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi; penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal; peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan; serta peningkatan kesejahteraan anggota polri.
Kemudian, tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan minimum sarana dan prasarana; bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat; penguatan pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan; penguatan pengawasan, serta quick winsPolri. (Red**)
