PORTALINDO.CO.ID, CIKARANG PUSAT -Tuntutan Front Perjuangan Honorer Indonesia(FPHI) tentang soal Surat Keputusan(SK) Bupati , pengangkatan status para honorer menjadi tenaga kontrak, bakal terealisasi.
Namun, adanya harapan para honorer menjadi tertunda karna lantaran SK yang akan didapatkan oleh para honorer lambat.
SK yang akan dikeluarkan tersebut begitu lambat menurut Ketua FPHI Kabupaten Bekasi, Arif mengatakan dan mengucapkan, dikarenakan adanya terbentur soal akurasi data yang dimiliki FPHI, Dinas Pendidikan(Disdik) dan Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah(BKPD) Kabupaten Bekasi yang semestinya masih harus disingkronkan.
“kendalanya yang di dapat saat ini soal data, sampai sekarang kita masih memvalidkan data antara data yang kita miliki dengan data yang dimiliki oleh Disdik dan BKPD,” kata Ketua FPHI Kabupaten Bekasi, Arif kepada awak media baru-baru ini.
Disampaikan, sampai saat ini FPHI terus melakukan singkronisasi data dengan pihak BKPD dan Disdik Kabupaten Bekasi ucapnya.
“Maka dari itu FPHI terus mendesak agar Disdik untuk segera memvalidkan data para honorer,” ucapnya.
KINERJA DISDIK DIKELUHKAN
Meskipun berulang kali sudah FPHI meminta agar pihak Disdik segera memvalidkan data, namun menurut Arif, sikap Disdik Kabupaten Bekasi terkesan lambat dalam memvalidkan data. Padahal, FPHI berharap agar semua data yang dimiliki FPHI,Disdik dan BKPD secepatnya bisa valid.
” berulang kali kita sudah meminta kepada disdik untuk menyamakan data. Tapi, sudah berulang kali disdik membantalkan pertemuan dengan kami.Terus terang kami kecewa,” keluhnya. (Irma wulan)
