PORTALINDO.CO.ID, MAKASSAR – Sejumlah fraksi di DPRD Sulsel berencana menggulirkan hak interpelasi terhadap Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemprov Sulsel. Wacana tersebut berembus setelah TP2D dianggap melampaui sejumlah kewenangan gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris Provinsi Sulsel.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menganggap rencana penggunaan hak interpelasi itu sebagai suatu hal yang berlebihan.
“Itu terlalu berlebihan, interpelasi hanya TP2D,” kata Nurdin Abdullah saat ditemui di Hotel The Rinra, Jalan Metro Tanjung Bunga, Jumat (2/11/2018).
Nurdin menganggap, kurang tepat hak interpelasi itu digunakan anggota dewan dalam menyikapi sejumlah kebijakan TP2D. Meskipun, dalam sebuah kesempatan, TP2D membuka acara resmi Pemprov Sulsel, Celebes Youth Entrepreneur Show dan Sell, Dinas Perindustrian Sulsel yang digelar, Senin (29/10/2018) lalu. Acara ini dibuka oleh Ketua TP2D, Prof Yusran Yusuf.
“Kalau acara (pembukaan Disperindag Sulsel) itu tanya protokol. Tapi kalau mereka mau interpelasi, dari sisi mana kelemahannya. Gak ada. Mereka kerja ikhlas demi Sulsel kok,” tambah mantan bupati Bantaeng dua periode ini.
Apalagi, kata dia, keberadaan TP2D sangat membantu OPD dalam menjalankan program-programnya. Hal ini yang menurut Nurdin perlu dipahami oleh anggota DPRD Sulsel.
“Kita harus pahami, kedudukan TP2D ini sangat membantu. Pertama kita mengefisienkan. Memang resisten ini barang. Karena visi kita adalah bagaimana meningkatkan belanja modal. Tentu kita harus menyisir belanja-belanja yang tidak prioritas,” jelasnya.
“Jadi saya pikir harus dipahami kehadiran TP2D ini. Orang TP2D berintegritas. Kalau mau dilihat tidak sebanding apa yang kita berikan kepada mereka, dengan apa yang disumbangkan untuk Pemprov. Jadi saya lihat personal saja itu. Bukan keseluruhan institusi TP2D,” pungkasnya.(Ria)
