Portalindo.co.id,Jakarta — Sektretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sanimenjelaskan alasan dipilihnya sejumlah menteri dan beberapa pejabat lainnya untuk mengisi komposisi dewan pengarah dalam struktur Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Arsul mengatakan para menteri dan sejumlah pejabat masuk struktur agar bisa memberikan pengarahan kepada para anggota tim kampanye yang nantinya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian visi dan misi Jokowi ke depannya dapat tersampaikan dan diterima dengan jelas oleh masyarakat.
“Para menteri masuk hanya di Dewan Pengarah, maksudnya memberikan masukan kepada kita, seyogyanya karena Pak Jokowi capres petahana, harus dikuatkan, harus ditetapkan dalam visi misi serta program,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/8).
Nantinya, kata Arsul, sejumlah menteri dan pejabat yang menduduki Dewan Pengarah tidak ikut terjun langsung ke masyarakat. Arsul mengatakan sebagai petahana maka segala pencapaian yang telah dilakukan pemerintah saat ini perlu disampaikan ke masyarakat dengan data-data yang akurat.
Oleh karena itu agar anggota tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf tidak salah menyampaikan data-data yang sebenanrnya, maka perlu pengarahan dari para menteri yang saat ini mengisi pemerintahan.”Kalau disorot masalah ekonomi dan sosial maka yang paling bagus sebagai petahana kita mendapatkan data-data baik kuantitatif dan kualitatif. Akan lebih mudah kalau menteri atau pejabat yang bersangkutan menjadi tim pengarah,” katanya
Arsul menilai tidak menjadi masalah jika sejumlah menteri dan pejabat publik menjadi tim sukses pasangan calon presiden-wakil presiden. Bahkan, di Amerika Serikat pun terjadi hal serupa.”Para menteri di AS pun memberikan masukan ketika yang maju adalah petahana. Itu hal yang biasa. Mereka bahkan turut menjawab, misalnya serangan dari lawan karena itu mencakup capaian kinerja mereka,” kata Arsul.
Menurut Arsul, para menteri juga tidak harus mundur dari jabatannya jika ikut dalam tim pemenangan. Ini sebagaimana aturan yang berlaku dan jika dibandingkan dengan negara lain, setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda.Namun secara etika, hal itu bisa diantisipasi selama fasilitas negara tidak digunakan untuk kampanye pasangan capres-cawapres.
“Itu tergantung negara saja. Yang mundur itu kalau kemudian dia dalam melaksanakan, katakanlah kampanye langsung dia menggunakan fasilitas negara dan lain sebagainya. Sepanjang tidak ada pelanggaran aturan kenapa dia harus mundur,” kata dia.Sebelumnya partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf telah menyerahkan daftar nama dan struktur Tim Kampanye Nasional. Di dalamnya terdapat sejumlah nama dengan latar belakang pejabat publik dan juga menteri.
Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.Terkait dengan Sri Mulyani sendiri, Kementerian Keuangan menyatakan Presiden Jokowi telah meminta Sri Mulyani fokus pada pekerjaannya. Dengan demikian Sri batal masuk ke dalam struktur Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf.(Kwl**)
