KABUPATEN TANGERANG | Portalindo,co.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menegaskan tekad kuatnya untuk menciptakan iklim penanaman modal yang sehat, aman, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan sektor industri yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, kemajuan investasi tidak akan berjalan sendiri—melainkan harus beriringan erat dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja serta kesejahteraan masyarakat luas.
Pernyataan komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, saat menghadiri kegiatan CEO Gathering & Tinjauan Ekonomi 2026, yang digabungkan dengan Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rekerkomprov) Apindo Banten Tahun 2026. Acara berlangsung di lingkungan PT Adis Dimension Footwear, Kecamatan Balaraja, pada Kamis, 2 Juli 2026.
Kegiatan ini berlangsung meriah dan dihadiri sejumlah tokoh kunci, antara lain Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Apindo Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo Banten Tomy Rahmatullah, unsur pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta ratusan pelaku usaha dan pemimpin perusahaan dari berbagai sektor di seluruh wilayah Provinsi Banten.
Dalam sambutannya, Soma Atmaja lebih dulu menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid. Beliau berhalangan hadir karena saat itu sedang memimpin langsung operasi penanganan kebakaran besar yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin.
Menurut penjelasan Sekda, peristiwa kebakaran di lokasi pembuangan sampah tersebut dikategorikan sebagai bencana ekologis yang serius, sehingga membutuhkan perhatian dan kerja sama dari seluruh pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengerahkan seluruh tenaga, peralatan, dan sumber daya yang tersedia guna memadamkan api serta mengatasi dampak lingkungan dan sosialnya secepat dan seoptimal mungkin.
Lebih lanjut, Soma menegaskan bahwa kebijakan daerah akan tetap berpihak pada keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan hak tenaga kerja. “Kami ingin Kabupaten Tangerang menjadi tujuan investasi yang menarik, namun juga menjadi tempat yang nyaman, aman, dan layak bagi setiap pekerja yang berkontribusi di dalamnya,” ujarnya.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki layanan perizinan, menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas infrastruktur—sekaligus memperkuat pengawasan agar standar upah, jam kerja, jaminan sosial, dan kondisi tempat kerja selalu terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga keharmonisan hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah benar‑benar berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tangerang.
(Alex Pantura)
