PORTALINDO.co.id | OKI — Kunjungan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Senin (31/8/2026), menuai kritik dari tokoh masyarakat OKI, Ahmad Raden.
Raden mempertanyakan kehadiran pejabat pusat dan provinsi yang dinilainya baru muncul ketika kondisi karhutla mulai mereda. Menurutnya, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di OKI bukan kejadian baru, melainkan persoalan yang berulang setiap musim kemarau.
> “Selama ini ke mana? Ketika masyarakat menghadapi asap dan kebakaran, persoalannya bukan baru terjadi tahun ini. Karhutla di OKI sudah berulang kali terjadi. Jangan setelah kondisi mulai reda baru ramai pejabat turun ke lapangan,” kata Raden.
Ia juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla. Menurutnya, sebagai gubernur, Herman Deru perlu menghadirkan solusi yang lebih efektif agar persoalan serupa tidak terus berulang.
> “Gubernur juga harus ditanya, kenapa persoalan yang sama terus berulang? Kalau setiap tahun masyarakat masih menghadapi karhutla dan asap, tentu perlu ada evaluasi serius terhadap pola penanganannya,” ujarnya.
Raden menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari peninjauan, pernyataan, atau kunjungan pejabat ketika kebakaran sudah terjadi. Menurutnya, pemerintah harus memperkuat upaya pencegahan sejak awal, terutama di kawasan yang setiap tahun menjadi titik rawan kebakaran.
> “Jangan hanya menghitung berapa kali pejabat turun ke lapangan. Ukurannya adalah seberapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah dan seberapa cepat pemerintah bertindak sebelum api meluas,” tegasnya.
Ia menilai OKI membutuhkan strategi jangka panjang, mulai dari pengawasan kawasan rawan, pencegahan pembukaan lahan dengan cara membakar, peningkatan kesiapan personel, hingga evaluasi terhadap lokasi yang berulang kali mengalami kebakaran.
Raden juga mengingatkan agar kunjungan pejabat tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau menjadi panggung untuk membangun citra.
> “Warga OKI tidak membutuhkan pencitraan. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata dan kebijakan yang mampu melindungi masyarakat dari persoalan karhutla yang terus berulang,” katanya.
Menurut Raden, kunjungan Menhut dan Gubernur Sumsel semestinya diikuti langkah konkret yang hasilnya dapat diukur dan dirasakan masyarakat. Ia mempertanyakan perubahan apa yang akan dirasakan warga setelah kunjungan tersebut, terutama dalam upaya mencegah karhutla kembali terjadi.
> “Rakyat ingin tahu setelah pejabat datang, apa yang berubah. Apakah tahun depan kebakaran berkurang dan kawasan rawan benar-benar terlindungi? Itu yang harus dibuktikan,” pungkasnya.
Prinsip tersebut sejalan dengan pemikiran Mohammad Hatta yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai salah satu fondasi kehidupan demokrasi. Dalam persoalan karhutla, kepentingan masyarakat semestinya menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan kebijakan pemerintah.
Bagi Raden, kehadiran pemerintah akan benar-benar berarti apabila mampu memutus siklus karhutla yang terus berulang dan memastikan masyarakat OKI tidak kembali menjadi korban setiap musim kemarau. (rls/Tim Red PPWI)
