Oleh : Kresna Aditya
Editor : Ida Bastian
Portalindo.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sebuah langkah strategik dalam menjawab tantangan gizi masyarakat sekaligus memutar roda ekonomi di daerah.
Dengan target menjangkau 82 juta penerima manfaat dalam waktu setahun, program ini tak hanya bermuara pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga membawa misi besar pemberdayaan desa, penguatan ketahanan pangan, dan pembangunan ekonomi rakyat dari bawah. Kepada publik, Presiden menyampaikan optimisme bahwa keberhasilan ini bisa diraih melalui kerja sama lintas sektor, pengawasan berlapis, dan sistem distribusi yang rapi serta disiplin.
Prabowo menegaskan bahwa program ini bukanlah eksperimen baru, melainkan adaptasi dari kebijakan sukses yang telah diterapkan di negara lain seperti India, Brasil, dan Amerika Serikat. Ia melihat bahwa dengan menyalurkan dana ke dapur-dapur lokal, peternak, dan petani, maka uang akan beredar di desa dan mendorong kesejahteraan.
Program ini juga menjadi alat untuk demokratisasi ekonomi, di mana rakyat di akar rumput turut menikmati manfaat pembangunan. Namun, ia tidak menutup mata terhadap tantangan yang muncul, termasuk soal kualitas makanan, seperti penggunaan minyak goreng bekas atau telur yang tidak layak konsumsi.
Karena itu, ia memerintahkan adanya pengawasan ketat dari kepala sekolah, aparat daerah, hingga kepolisian agar kualitas makanan benar-benar terjaga. Ia bahkan menyebut dirinya bisa mendeteksi penyimpangan hanya dari tampilan minyak goreng atau jenis telur yang digunakan, menunjukkan betapa seriusnya ia memantau implementasi program ini.
Kepala Negara juga menyoroti pentingnya manajemen dan kedisiplinan tim pelaksana sebagai kunci utama keberhasilan. Ia memberi contoh distribusi makanan bagi ibu hamil di daerah terpencil yang dilakukan melalui penyuluh KB dari BKKBN, sebagai sistem yang telah terbukti efektif. Di tengah segala kendala, ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional yang dipimpin oleh Dadan Hindayana atas kerja keras dan dedikasi mereka menghadapi tantangan pelaksanaan di lapangan.
Dukungan konkret terhadap program MBG juga terlihat jelas dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025, dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program MBG yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Taj Yasin dengan Gubernur Ahmad Luthfi sebagai penasihat.
Provinsi ini menargetkan pemenuhan gizi untuk lebih dari 8 juta penerima manfaat, mencakup siswa, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak-anak dengan kondisi stunting.
Yasin menyampaikan bahwa saat ini Jawa Tengah menempati peringkat kedua dalam pelaksanaan MBG secara nasional, dan hal ini merupakan hasil dari kerja keras banyak pihak. Namun, ia mengingatkan bahwa ini belum cukup dan pihaknya ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang berangkat sekolah dalam keadaan lapar serta tidak ada ibu hamil yang kekurangan gizi.
Untuk menjangkau target tersebut, lebih dari 120 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan 89 dapur MBG telah beroperasi, namun kebutuhan ideal mengharuskan adanya lebih dari 3.400 dapur di seluruh Jawa Tengah.
Pemerintah provinsi pun membuka ruang partisipasi dari berbagai pihak, termasuk sekolah, pondok pesantren, hingga pelaku usaha. Yasin menegaskan pentingnya koordinasi sebagai kunci keberhasilan program ini.
Selain infrastruktur dapur, Pokja juga mengidentifikasi aset milik Forkopimda yang bisa digunakan sebagai fasilitas MBG dan menjajaki potensi distribusi bahan pangan lokal. Kolaborasi dengan koperasi tani, petani, peternak, dan BUMDes menjadi strategi utama untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan sekaligus mendorong kemandirian desa.
Ia menekankan bahwa program MBG ini bukan sekadar tentang penyediaan makanan, tetapi soal menciptakan masa depan yang sehat dan kuat, mulai dari anak-anak yang bisa belajar dengan perut kenyang hingga desa-desa yang mandiri secara pangan.
Dengan semangat gotong royong, Yasin optimistis setiap sendok makanan bergizi akan menjadi pondasi baru bagi masa depan bangsa.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengambil langkah cepat dalam mempercepat implementasi program MBG. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengungkapkan bahwa percepatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama karena Kaltim dinilai masih tertinggal dibandingkan daerah lain dalam pelaksanaan program ini.
Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Kaltim telah memulai persiapan dengan menyiapkan yayasan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, serta merekrut Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia sebagai pengontrol di setiap titik pelaksanaan. Seno Aji menjelaskan bahwa semua elemen tersebut harus siap, dan setelah dokumen kerja sama dengan sekolah-sekolah ditandatangani, maka BGN akan datang untuk melakukan verifikasi.
Keseluruhan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini menuntut integrasi berbagai elemen dari pusat hingga daerah, mulai dari kebijakan presiden, komitmen kepala daerah, hingga partisipasi aktif masyarakat desa. Di tengah tantangan geografis dan ketergantungan bahan pangan luar daerah, semangat membangun ketahanan pangan lokal menjadi fondasi penting.
Dengan langkah sistematis dan strategi inklusif, program ini menyimpan harapan besar untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Kini, saatnya seluruh elemen bangsa menyatukan langkah dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia bisa menikmati haknya atas makanan bergizi, sebagai investasi terbaik untuk masa depan negeri.
Penulis adalah kontributor Jendela Baca Nusantara
