BANTAENG, portalindo.co.id – Kodam XIV/Hasanuddin memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya video viral di media sosial yang menarasikan adanya dugaan pematokan lahan petani secara paksa oleh pihak TNI di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Menanggapi informasi tersebut, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XIV/Hasanuddin, Kolonel Arm Andi Akbar, S.S., M.Sc., menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan pematokan batas lahan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan.
Lahan tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Kabupaten Bantaeng sebagai bagian dari penguatan satuan dan pelaksanaan tugas pertahanan negara.
Kapendam menjelaskan bahwa kegiatan pematokan tersebut bukan merupakan tindakan penyerobotan tanah ataupun penguasaan lahan masyarakat secara sepihak sebagaimana narasi yang berkembang di media sosial.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan mengacu pada persetujuan penggunaan kawasan hutan yang telah diterbitkan oleh kementerian terkait.
Namun, dalam perkembangan di lapangan, diketahui bahwa pada kawasan yang sama juga terdapat masyarakat yang telah memperoleh izin garap dari Kementerian Kehutanan.
Menyikapi adanya kondisi tersebut, Kodam XIV/Hasanuddin mengambil langkah dengan menghentikan sementara proses pematokan batas lahan sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman dan potensi konflik dengan masyarakat.
Langkah penghentian sementara ini juga dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi koordinasi lebih lanjut bersama instansi yang berwenang, khususnya dalam memastikan kejelasan status lahan, batas wilayah, serta kepastian hukum atas penggunaan kawasan dimaksud.
Kodam XIV/Hasanuddin menilai bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan penggunaan lahan harus diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, transparan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kapendam menegaskan bahwa institusi TNI, khususnya Kodam XIV/Hasanuddin, senantiasa mengedepankan pendekatan yang humanis, komunikasi yang baik, serta koordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.
Kodam XIV/Hasanuddin juga menegaskan komitmennya untuk menghormati hak-hak masyarakat dan tidak mengabaikan ketentuan hukum dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas pertahanan.
Lebih lanjut, masyarakat diimbau agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi maupun potongan video yang beredar di media sosial tanpa mengetahui duduk persoalan secara menyeluruh.
Masyarakat diharapkan tetap mengedepankan sikap bijaksana, tidak terburu-buru menarik kesimpulan, serta merujuk pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui klarifikasi ini, Kodam XIV/Hasanuddin berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai kegiatan pematokan lahan di Kabupaten Bantaeng.
Kodam XIV/Hasanuddin berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat guna memastikan setiap pelaksanaan tugas berjalan sesuai aturan, tetap kondusif, dan tidak mengesampingkan kepentingan maupun hak-hak warga.
Dengan mengedepankan koordinasi, keterbukaan, dan kepastian hukum, diharapkan persoalan penggunaan lahan tersebut dapat diselesaikan secara baik tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. (Pendam XIV/HSN)
