Portalindo.co.id, Makkah – Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Haji dan Umroh Tahun 1444 H/2023 M di Masjid Kantor Sektor 6, Makkah, Arab Saudi, Minggu (25/6/2023). Rakor ini digelar untuk memastikan pelaksanaan haji tahun 2023 berjalan lancar, aman, sehat, dan sukses. Selain itu, untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada Petugas Haji Daerah (PHD) dan membahas permasalahan pelaksanaan haji dan umroh.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Hilman Latief menyampaikan arahan, motivasi, dan sejumlah penjelasan mengenai penyelenggaraan haji dan umroh, khususnya pada penyelenggaraan haji tahun 2023.
Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, saat ini ada tiga kondisi penganggaran pembiayaan petugas haji yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda). Di antaranya pembiayaan sepenuhnya oleh Pemda, daerah membiayai sebagian, dan ketiga daerah yang tidak membiayai sama sekali atau petugas haji membiayai secara mandiri.
“Kondisi ini juga sempat kami diskusikan dengan Menteri Agama. Daerah berbeda-beda dalam membiayai petugas haji, menyebabkan penurunan kualitas dalam melayani jemaah haji. Ada kecemburuan sesama petugas haji, menurunkan motivasi, dan komitmen petugas haji,” ungkap Fatoni.
Menurut Fatoni, perlu dibuat payung hukum sebagai tindak lanjut Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Dia menyarankan agar substansi pengaturan dari regulasi tersebut dapat dimasukkan di dalam Permendagri tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada daerah, pendampingan, dan asistensi untuk daerah yang mengalami kendala dan belum menganggarkan petugas haji daerah dalam APBD,” pungkas Fatoni.
Sementara itu, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief menyampaikan, tahun ini jemaah haji Indonesia yang lansia lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dia memaklumi hal tersebut dengan menunjukkan data di Kemenag bahwa dari 203.320 orang jemaah reguler, tercatat 64.000 di antaranya masuk kategori lansia.
“Jemaah haji tahun ini banyak lansia. Karena penggabungan jemaah haji tahun 2020, 2021, dan 2022. Tahun 2020 tidak ada haji karena Covid dan tahun 2022 ada pembatasan usia,” ungkap Hilman.
Karena itulah, kata Hilman, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 mengusung tema “Haji Berkeadilan dan Ramah Lansia”.
Sebagai informasi, rakor tersebut dihadiri para petugas haji daerah yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Hadir pula para pejabat dari Kemenag, Kemendagri, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para perwakilan dari kementerian/lembaga.
Puspen Kemendagri
