Portalindo.co.id – Jakarta – Pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat banyak mendapat kritikan dari pihak-pihak yang sebagai pengamat abal-abal.
Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Inas N Zubir, menilai pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat sudah sesuai dengan undang-undang.
“Penunjukan Komjen Iriawan, perwira aktif di kepolisian untuk menjabat Plt Gubernur Jabar oleh Jokowi Banyak pengamat abal-abal dengan bangga mengatakan pengangkatan tersebut telah melanggar UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Inas dalam keterangan, Selasa (19/6/2018).
Inas menduga para pengkritik gagal memahami pasal pasal 28 ayat 3 undang-undang tersebut.
Bunyi “Pasal 28 ayat 3 berbunyi ‘Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian’. Padahal pengamat abal-abal tersebut belum selesai dalam membaca undang-undang tersebut karena seharusnya juga membaca penjelasan dari pasal 28 ayat 3 tersebut,” ujar Inas.
“Artinya bahwa Kapolri bisa dan boleh saja menugaskan anggota aktifnya untuk menjabat jabatan tertentu di luar kepolisian, contoh Direktur Penyidikan KPK berasal dari kepolisian,” sambung Inas.
Inas menyimpulkan penugasan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat tidak melanggar undang-undang mana pun. “Bahkan diatur dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN. Pasal 20 ayat 2 menerangkan jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri,” tandas Inas.
Inas menambahkan PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 147. Pasal tersebut berbunyi: ‘Jabatan ASN tertentu di lingkungan Instansi Pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.’
“Jadi wacana hak angket tersebut malu-maluin saja. Mosok anggota Dewan nggak bisa baca UU,” tutur Inas.(R.Red)
