Ekonomi – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Ceko siap melakukan kerja sama bilateral untuk penguatan di industri pertahanan. Hal ini mengemuka dari hasil pertemuan antara Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Martin Tlapa, Senin (30/4) waktu setempat.
“Pengembangan di industri pertahanan dapat memacu sektor terkait lainnya seperti industri komponen, industri baja dari hulu sampai hilir termasuk stainless steelyang akan terserap dalam proses produksi,” kata Airlangga sesuai keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (1/5).
Pada pertemuan tersebut, Menperin didampingi Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) I Gusti Putu Suryawirawan serta Staf Khusus Menperin Benny Sutrisno.
Menurut Airlangga, kedua negara memiliki potensi besar untuk menjalin hubungan yang lebih erat, terutama di sektor industri. Untuk industri pertahanan khususnya di bidang alat utama sistem persenjataan (alutsista), RI memiliki prospek pasar dan daya saing cukup baik. Misalnya, PT Pindad (Persero) yang telah mumpuni dalam merancang dan membuat kendaraan tempur, persenjataan, dan amunisi.
“Penguatan daya saing alutsista pertahanan nasional semakin dipacu melalui kegiatan penelitian, pengembangan dan rekayasa yang dilakukan kerja sama antara Kementerian Perindustrian dengan Tentara Nasional Indonesia,” terangnya.
Menperin menyampaikan, Ceko memandang RI menjadi mitra yang penting karena letaknya sangat strategis dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara khususnya serta Asia Pasifik pada umumnya.
“Di samping itu, Ceko melihat Indonesia berperan aktif dalam kerja sama regional seperti ASEAN, APEC dan ASEM,” tuturnya.
Sedangkan, menurut pandangan RI, Ceko juga berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Eropa Tengah. “Selain industri pertahanan, sektor lainnya yang potensial untuk disinergikan antara lain industri gelas dan keramik, serta industri pesawat terbang,” ungkap Airlangga.
Ceko merupakan mitra dagang Indonesia terbesar keempat di kawasan Eropa Tengah dan Timur setelah Rusia, Ukraina dan Polandia.Selama tahun 2010-2015, total nilai investasi Ceko di Indonesia mencapai USD34,35 juta. Sedangkan, periode2016-2017, investasi Ceko di sektor manufaktur mencapai USD499,5 ribu untuk tiga proyek yang meliputiindustri logam dasar, barang logam, serta mesin dan elektronik.
Menteri Airlangga mengungkapkan, Pemerintah RI tengah memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggenjot sektor industri manufaktur. Salah satu yang menjadi andalan adalah industri baja. Industri ini dikategorikan sebagai sektor induk (mother of industry) karena produknya merupakan bahan baku utama yang diperlukan bagi kegiatan manufaktur di sektor lainnya.
Oleh karena itu, Kemenperin mengakselerasi pembangunan klaster industri baja di Batulicin, Kalimantan Selatan dengan target produksi mencapai 6 juta ton baja per tahun. Selanjutnya, klaster industri baja di Cilegon, Banten dengan target produksi sebesar 10 juta ton baja tahun 2025, serta klaster di Morowali, Sulawesi Tengah yang akan memproduksi stainless steel hingga 3,5 juta ton pada 2020.
“Dengan produksi industri baja nasional saat ini mencapai 8 juta ton per tahun, menempatkan Indonesia di peringkat ke-6 di Asia sebagai produsen baja kasar. Apabila produksistainless steel tercapai 4 juta ton per tahun, Indonesia akan menjadi produsen ke-2 terbesar di dunia atau setara dengan produksi di Eropa,” paparnya.
Pada pertemuan tersebut, poin lain yang dihasilkan, yaitu Ceko mendukung Indonesia untuk duduk sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. “Ceko juga berharap Bapak Presiden Joko Widodo dapat melakukan kunjungan resmi ke Ceko untuk memperkuat hubungan antar kedua negara,” ujarnya.
Kemudian, sejalan dengan program yang sedang digulirkan oleh Kemenperin dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri di Indonesia, Airlangga mendorong agar tenaga ahli dari Ceko dapat memberikan pelatihan vokasi di Tanah Air. “Pemerintah telah menerbitkan regulasi tentang kemudahan untuk perizinan bagi para tenaga pendidik dari luar negeri yang ingin mengajar di Indonesia,” ucapnya.
Upaya tersebut merupakan salah satu fokus Pemerintah Indonesia saat ini untuk melakukan reformasi sistem pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, terutama di sektor industri. Hal ini diyakini mampu mendongkrak produktivitas dan daya saing industri nasional sehingga lebih kompetitif menghadapi persaingan global sekaligus akan memacu daya saing Indonesia di tingkat dunia. (Redaksi)
