PORTALINDO.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut volume penambahan jumlah utang Indonesia sejauh ini masih logis dibanding skala ekonomi nasional. Apalagi, utang ditarik dalam kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih defisit.
Sudah menjadi rahasia umum jika pemerintah kerap menggunakan opsi utang dalam menambal defisit APBN yang terus terjadi. “Kalau nominal defisit APBN selalu ada, maka nominal (utang) akan bertambah,” ucap Sri Mulyani, Selasa (29/1).
Pada 2018 kemarin, pemerintah menutup tahun dengan defisit anggaran sebesar 1,72 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Walaupun masih defisit, tapi jumlahnya sebenarnya lebih kecil dari yang ditargetkan dalam APBN 2018 sebesar 2,19 persen.
Sementara itu, Sri Mulyani juga menyebut agar sejumlah pihak tak hanya fokus menyoroti utang saja tanpa membandingkan dampaknya terhadap indikator lain. Ia meminta pengertian utang dilihat dalam konteks lebih luas.
“Apakah utang itu mampu untuk menjaga stabilitas ekonomi indonesia waktu dia menghadapi tekanan harga komoditas jatuh, ekspor negatif waktu tahun 2014-2015 lalu,” sambung Sri Mulyani.
Belum lagi, pemerintah juga menarik utang untuk membangun proyek infrastruktur beberapa tahun terakhir. Kemudian, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
“Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja, jadi kehilangan konteksnya,” imbuh Sri Mulyani.
Informasi saja, total utang pemerintah sampai Desember 2018 sebesar Rp4.418,3 triliun. Bila dibandingkan dengan posisi akhir 2017 yang sebesar Rp3.995,25 triliun, jumlahnya naik 10,5 persen.
Selain itu, pembiayaan utang dalam APBN 2018 tercatat sebesar Rp366,7 triliun atau setara dengan 91,8 persen dari target Rp399,2 triliun. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan 2017 yang mencapai Rp429,1 triliun.
Terkait pembayaran bunga utang tahun lalu sebesar Rp258,1 triliun. Jumlahnya membengkak dari asumsi awal yang hanya Rp238,6 triliun. Untuk 2019 ini, pembayaran bunga utang tercatat meningkat menjadi Rp216,6 triliun.
Sebelumnya, sejumlah pihak kerap mengkritik utang pemerintah yang semakin lebar. Kritik itu datang salah satunya dari calon presiden Prabowo Subianto belum lama ini.
Bahkan, ia mengklaim Menteri Keuangan sebaiknya disebut sebagai menteri pencetak utang. Namun, Prabowo tak menyebut spesifik nama Sri Mulyani saat itu.
“Kalau menurut saya, jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan. Mungkin menteri pencetak utang,” kata Prabowo.
Laporan: Guntur
Penulis: Dany/Red
