JAKARTA, Portalindo.co.id — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki babak baru. Kepolisian Negara Republik Indonesia kini memperluas pendalaman perkara dengan menyelidiki kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar atau permufakatan jahat yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut.
Perkembangan ini terungkap dalam rapat kerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Kapolri mengungkapkan bahwa kepolisian telah memeriksa 28 saksi untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang tengah ditangani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 orang merupakan personel Polri, sedangkan empat lainnya berasal dari pihak penyedia layanan telekomunikasi dan kalangan ahli.
Pemeriksaan para saksi menjadi bagian penting dalam menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk mencari kejelasan mengenai perintah, tujuan, dan pelaksanaan kegiatan penyadapan.
Selain melakukan pemeriksaan, Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar yang diduga dilakukan secara bersama-sama maupun melalui permufakatan jahat.
Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa dugaan adanya rencana penggulingan pemerintahan belum dapat dipastikan. Unsur pidana makar masih membutuhkan pendalaman serta pembuktian hukum secara tersendiri.
Polri Telusuri Pemberi Perintah dan Motif Penyadapan
Penyelidikan kini diarahkan untuk mengungkap siapa yang memberikan perintah, apa kepentingan di balik aktivitas penyadapan, serta bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang diduga terlibat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah perkara ini hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal atau terdapat unsur tindak pidana lain yang lebih luas.
Dalam perkembangan berikutnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa penyidik juga telah memeriksa sekitar 10 saksi tambahan di luar 28 saksi yang sebelumnya dimintai keterangan.
Hasil pemeriksaan tersebut turut dikoordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum guna memperkuat proses pendalaman perkara.
Komisi III DPR Minta Pengusutan Menyeluruh
Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta aparat penegak hukum mengusut perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden hingga tuntas, termasuk menelusuri kemungkinan penerapan ketentuan pidana makar apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur hukum.
Perhatian DPR terhadap perkara ini semakin besar karena dugaan penyadapan tersebut turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Namun, pengembangan penyelidikan terhadap dugaan makar tidak serta-merta membuktikan telah terjadi upaya penggulingan pemerintahan.
Kepolisian masih harus mengumpulkan dan menguji alat bukti guna memastikan ada atau tidaknya hubungan antara dugaan penyadapan dengan rencana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar.
Hingga Kamis (12/11/2026), proses pendalaman masih berlangsung. Polri menyatakan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sesuai hasil penyelidikan.
Portalindo.co.id — Aktual, Tajam dan Terpercaya.
