PORTALINDO.CO.ID, Jakarta- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengapresiasi Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) atas jasanya membantu pemerintah membangun kualitas ibu dan anak. Suhajar menyampaikan hal tersebut pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GOPTKI di Hotel Aston Kartika Grogol, Jumat (25/11/2022).
Suhajar mengatakan, pemerintah dengan segala macam keterbatasannya berusaha meningkatkan kualitas kehidupan ibu dan anak. Capaian kualitas ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari tiga variabel, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran (ekonomi). GOPTKI dalam perjalanannya turut membantu pemerintah meningkatkan indikator-indikator IPM tersebut.
“Ibu-Ibu telah membantu pemerintah untuk mengelola mengurus hal-hal ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras Ibu-Ibu semuanya. Saya yakin dan percaya ini pekerjaan yang tidak mudah, tapi di sini banyak sisi sosialnya,” katanya.
Selain itu, Suhajar mendorong perluasan jaringan GOPTKI di provinsi-provinsi lain karena perannya yang penting dalam pembangunan. Adapun hingga hari ini, kepengurusan GOPTKI sudah ada di 23 provinsi. Harapannya, GOPTKI bisa membentuk kepengurusan di provinsi lain, apalagi saat ini Indonesia telah memiliki 37 provinsi dan akan bertambah 1 provinsi lagi menjadi 38 provinsi.
“Urusan bidang pendidikan khusus untuk SMA, SLTA, SLB itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, dan kemudian urusan pemerintahan bidang pendidikan yang meliputi SMP, SD, PAUD, dan TK itu sudah dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Dia mengingatkan, di tengah kondisi dunia yang menghadapi gelombang keempat revolusi industri atau revolusi digital berbasis internet, seluruh jajaran GOPTKI harus memperhatikan kondisi tersebut. Dia berpesan, penciptaan generasi yang baik harus menjadi isu prioritas untuk menghadapi arus globalisasi ke depan. Untuk itu, GOPTKI perlu membangun sinergisitas dengan berbagai pihak.
“Jadi kerja sama dengan pemerintah daerah sangatlah kita butuhkan dan juga tentunya dengan kekuatan-kekuatan swasta lain yang bisa memanfaatkan dana CSR-nya untuk membantu organisasi kita untuk TK ini,” tandas Suhajar.
Puspen Kemendagri
