Di Rakornas Wasin 2022, Dirjen Bangda Teguh Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja PDN

PORTALINDO.CO.ID, Jakarta – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengungkapkan, percepatan peningkatan realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pemda akan dapat dilakukan apabila realisasi penyerapan belanja APBD juga meningkat. Oleh karena itu diminta kepada Pemda untuk percepat peningkatan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan arahan bapak Presiden, sambung Teguh, maka terkait belanja PDN juga akan dilakukan rewards dan punishment.

“Pengawasan akan dilakukan oleh APIP bersama dengan Instansi lain terkait, seperti BPKP dan BPK. Selanjutnya dalam penanganannya akan melibatkan Kepolisian, Kejaksaan serta KPK,” saat mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) Tahun 2022 yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Selasa (14/6/2022) secara hybrid.

Dibeberkan Teguh, hingga 13 Juni 2022 telah terbentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di lingkungan Pemda sebanyak 403 Pemda, dengan rincian 34 Provinsi dan 369 Kabupaten/Kota.

“Dari 542 Pemda penyelenggara E-Catalog, saat ini sudah ada 123 Pemda (27 Provinsi dan 96 Kab/Kota) yang telah menayangkan produk pada katalog lokal dengan jumlah produk sebanyak 32.047 produk dari 4.240 Penyedia,” beber Teguh.

Sementara itu, per 13 Juni 2022 sudah ada 141 Pemda telah melakukan transaksi pada Toko Daring. Total realisasi belanja PDN di lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sebesar Rp. 62,4 Triliun dari total komitmen belanja PDN Pemda yang sebesar Rp. 273,6 Triliun pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) PDN atau baru sebesar sebesar 22,62%.

“Dalam melakukan review APBD, Kemendagri mewajibkan Pemda melampirkan list 40% anggarah PBJ untuk belanja PDN. Bila tidak ada, maka tidak akan disetujui,” urainya.

“Kemendagri terus mendorong agar Pemda optimalkan Tim P3DN, gunakan e-katalog lokal, dan percepatan realisasi komitmen belanja PDN,” tutup Teguh mengakhiri bahan presentasi Mendagri.

Pada Rakornas Wasin 2022 BPKP tersebut, Presiden memberikan arahan terkait dampak pandemi Covis-19 yang melanda dunia ditambah adanya ancaman krisis pangan dan krisis energi serta inflasi yang dialami seluruh negara, maka kita harus menyiapkan diri, karena separuh dari pangan kita berasal dari impor. Kata Presiden, kota harus benar-benar menyiapkan pangan dan mengkalkulasi energi baik untuk kendaraan, industri maupun rumah tangga.

Namun, lanjut Teguh, Presiden juga mengingatkan akan krisis pangan yang dapat dijadikan peluang dan lahan kesempatan bagi Indonesia, mengingat masih banyak lahan yang produktif.

“Bila ini tidak ditangani dengan baik, krisis ekonomi dapat berujung pada krisis politik,” tambah Teguh.

Diuraikan Teguh, kembali mengutip penyampaian Presiden, menurut data IMF akan ada kurang lebih kurang 60 negara yang akan anjlok ekonominya. Oleh sebab itu belanja pemerintah pusat dan daerah harus dikelola dengan baik.

“Belanja APBN dan APBD dapat memacu peningkatan perekonomian indonesia.
Optimalkan Belanja pemerintah dan pemda pada hasil produksi rakyat. Jangan sampai kita memiliki APBN dan APBD yang tinggi, namun untuk membeli produk impor,” tambah Teguh.

Walaupun mungkin ada produk impor yang lebih murah dan spesifikasi yang lebih tinggi, masih kata Teguh, namun kita harus meningkatkan pembelian produk dalam negeri (PDN) karena memberikan nilai tambah dan lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri.

“Ada 3 hal yg penting dalam belanja pemerintah dan pemda, yakni: Pertama, akan memberikan nilai tambah; Kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan
Ketiga adalah menciptakan efisien, efektif dan akuntable.

“Per 13 Juni 2022, realisasi dari komitmen untuk Pembelian PDN yang sebesar Rp839Triliun baru mencapai 26,4%. Presiden menyampaikan agar BPKP dapat mengawal dan menjaga kepatuhan komitmen K/L Pemda, BUMN dan BUMD,” imbuh Teguh.

Karena itu, Presiden mengarahkan untuk segera penuhi target belanja produk dalam negeri.

“Berlakukan Sanksi yang tegas kepada daerah yang tidak mejalankan program Belanja PDN dengan penuh kedisiplinan,” cetus Teguh mengutip Presiden.

Diketahui, Rakornas Wasin dibuka secara resmi Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menko Marves, Mendagri, dan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju lainya, Kepala BPKP, Kepala BPK, Kepala LKPP, Kepala BPS, Jaksa Agung, Kapolri Kapolda serta para Gubernur, para Bupati dan para Walikota.***

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.