Pemerintah Perketat Penertiban HGU, Korporasi Terlibat Karhutla Terancam Kehilangan Hak

Berita6 Dilihat

Portalindo.co.id, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lahan dengan mengevaluasi Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sejumlah tindakan disiapkan, mulai dari pembatalan HGU secara keseluruhan maupun sebagian, tidak memperpanjang hak yang telah berakhir, hingga menghentikan penerbitan HGU baru. Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah meningkatkan kedisiplinan korporasi sekaligus memperkuat perlindungan lingkungan.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa evaluasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Kabareskrim Polri terhadap perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan karhutla. Nusron mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan memiliki hubungan kepemilikan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta pemegang saham dalam negeri.

“Sebanyak 11 perusahaan pemegang HGU telah direkomendasikan Kabareskrim untuk ditindaklanjuti melalui pencabutan hak. Dari hasil penelusuran kepemilikan, terdapat investor yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, serta sejumlah pemegang saham domestik,” ungkap Nusron.

Nusron menegaskan bahwa keputusan administratif harus didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh dan ketentuan hukum.

“Seluruh hasil evaluasi telah kami sampaikan. Tahap berikutnya adalah merampungkan rancangan surat keputusan yang akan segera diumumkan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menekankan bahwa pengawasan HGU dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) harus diperkuat. Data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 SPDP terhadap perorangan dan 93 terhadap korporasi. Kementerian Lingkungan Hidup juga menemukan 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas kebakaran konsesi mencapai 33.514,01 hektare.

Kementerian Kehutanan telah memberikan sanksi kepada 32 subjek hukum, berupa lima pencabutan izin, 19 pembekuan, dan delapan teguran atau paksaan pemulihan. Sebanyak 120 subjek hukum lainnya masih menjalani proses penanganan tindak pidana.

“Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai tindakan sesuai peraturan, termasuk pembekuan, pencabutan, atau penghentian perpanjangan izin,” tegas Dudung.

Ia menambahkan, tidak boleh ada perusahaan yang memperoleh perlakuan khusus ketika melanggar hukum.

Melalui penertiban ini, pemerintah berharap seluruh korporasi semakin bertanggung jawab dalam mengelola konsesi. Pengawasan berkelanjutan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Ida Bastian