JAKARTA, PORTALINDO.CO.ID – Praktik perdagangan manusia dengan beragam modus kembali terbongkar. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), mulai dari pengiriman pekerja migran secara ilegal, praktik pengantin pesanan lintas negara, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia.
Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus-kasus ini memperlihatkan bagaimana jaringan perekrutan diduga memanfaatkan kesulitan ekonomi dan iming-iming penghasilan besar untuk menjerat calon korban.
Rangkaian pengungkapan perkara disampaikan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) Bareskrim Polri dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Konferensi pers tersebut dihadiri Direktur Ditipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo, serta Kasubdit III Ditipid PPA-PPO Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang.
Janji Pekerjaan di Arab Saudi Berujung Kematian
Salah satu perkara yang mendapat perhatian adalah dugaan perdagangan orang melalui penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural ke Arab Saudi.
Kasus ini bermula ketika seorang perempuan berinisial M direkrut untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan tawaran upah Rp1,2 juta. Korban kemudian diberangkatkan pada Agustus 2024.
Namun, perjalanan mencari penghidupan tersebut berakhir tragis. Pada Februari 2026, pihak keluarga menerima kabar bahwa korban telah meninggal dunia di Arab Saudi.
Penyidik mendalami keterlibatan sejumlah pihak dalam proses perekrutan hingga pemberangkatan korban. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pihak yang diduga berperan sebagai perekrut, sponsor, dan pengurus dokumen keberangkatan.
Perusahaan PT Alpa Nusantara Perdana juga disebut dalam proses penyidikan terkait dugaan keterlibatan dalam penempatan pekerja migran tersebut.
Tujuh Perempuan Nyaris Diberangkatkan ke Luar Negeri
Dalam perkara berbeda, aparat berhasil menggagalkan rencana pemberangkatan tujuh perempuan Indonesia yang sebelumnya dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri.
Para calon pekerja tersebut direkrut melalui mekanisme yang diduga tidak sesuai prosedur resmi. Pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, tempat penampungan, hingga tiket perjalanan telah dipersiapkan oleh pihak perekrut.
Rencana keberangkatan melalui jalur Singapura dan Turki akhirnya terhenti setelah petugas melakukan pencegahan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026.
Dari pengembangan penyidikan, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Perempuan Indonesia Diduga Diperdagangkan Lewat Modus Pengantin Pesanan
Modus lain yang berhasil diungkap adalah praktik bride trafficking atau perdagangan perempuan berkedok perkawinan dengan warga negara asing.
Para perempuan yang menjadi sasaran dijanjikan pernikahan dengan pria berkewarganegaraan China. Mereka ditawari mahar sekitar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan antara Rp4 juta sampai Rp5 juta.
Di balik tawaran tersebut, penyidik menemukan indikasi adanya jaringan yang menghubungkan pihak-pihak di Indonesia, Hong Kong, dan China.
Foto sejumlah perempuan Indonesia diduga dikumpulkan dan dikirimkan kepada agen di luar negeri untuk ditawarkan sebagai calon pengantin.
Bahkan, nilai transaksi yang diduga terjadi dalam jaringan tersebut mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta untuk setiap perempuan.
Dalam penanganan perkara ini, polisi mengidentifikasi tiga korban dan menetapkan tiga tersangka. Peran para tersangka diduga berkaitan dengan perekrutan, perkawinan, serta pengurusan dokumen kependudukan dan perjalanan yang tidak sesuai ketentuan.
Tawaran Kerja di Rusia Berubah Menjadi Perekrutan Tentara Bayaran
Pengungkapan lainnya menyoroti dugaan perekrutan WNI untuk kepentingan militer di Rusia.
Melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram, lima WNI diduga ditawari pekerjaan sebagai petugas logistik, keamanan, maupun tenaga medis pada perusahaan pertambangan.
Tawaran itu disertai janji gaji USD 3.000 dan bonus penandatanganan kontrak USD 10.000.
Akan tetapi, hasil penyelidikan mengarah pada dugaan bahwa pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai kenyataan. Para korban justru diduga diarahkan menjadi militer bayaran.
Polisi menetapkan seorang tersangka berinisial MI yang diduga menjadi pengendali proses perekrutan.
Dari setiap orang yang berhasil direkrut, MI diduga memperoleh komisi USD 1.000 melalui transaksi menggunakan dompet aset kripto.
Bonus Ratusan Juta Rupiah untuk Bergabung dengan Militer Rusia
Jaringan perekrutan dengan tujuan serupa juga terungkap dalam perkara kelima.
Berbeda dari kasus sebelumnya, perekrutan kali ini diduga memanfaatkan sejumlah platform media sosial, di antaranya TikTok, Facebook, dan Instagram.
Calon korban ditawari bonus bergabung sebesar USD 35.000 atau setara sekitar Rp620 juta berdasarkan nilai yang disampaikan dalam rilis. Selain itu, perekrut menjanjikan gaji bulanan USD 3.000 dan menanggung biaya keberangkatan.
Dari tujuh WNI yang masuk dalam proses perekrutan, empat orang dilaporkan telah diberangkatkan ke Rusia. Sementara tiga lainnya berhasil dicegah sebelum meninggalkan Indonesia.
Dua orang berinisial IG dan HS telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.
Izin Perusahaan Penempatan PMI Dicabut
Pengungkapan kasus perdagangan orang ini juga diikuti langkah administratif dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo menjelaskan bahwa PT Alpa Nusantara Perdana sebelumnya pernah menerima sanksi penghentian sementara kegiatan penempatan pekerja migran pada 30 September 2025.
Sanksi tersebut berakhir pada 17 November 2025 setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya, dengan ketentuan tetap berada dalam pengawasan selama 12 bulan.
Namun, munculnya kembali pengaduan terkait seorang PMI yang meninggal dunia di Arab Saudi mendorong kementerian melakukan pemeriksaan lanjutan.
Hasil pendalaman mengungkap dugaan keterlibatan perusahaan dalam fasilitasi dokumen visa kerja yang tidak sesuai dengan data yang disampaikan kepada pemerintah.
Atas temuan tersebut, KP2MI mencabut Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) milik PT ANP melalui Keputusan Menteri Nomor 1876 Tahun 2026 tertanggal 10 September 2026.
Dengan keputusan itu, perusahaan bersangkutan tidak lagi memiliki izin menjalankan usaha penempatan pekerja migran Indonesia.
Polri Telusuri Perekrut hingga Aliran Dana
Brigjen Pol. Nurul Azizah menegaskan bahwa penanganan perdagangan orang tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku yang berhubungan langsung dengan korban.
Menurutnya, penyidik juga berupaya menelusuri pihak-pihak yang berada di belakang jaringan, termasuk penyandang dana, pengatur perjalanan, penerima keuntungan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.
Pendalaman terhadap aliran dana menjadi salah satu langkah penting untuk membongkar struktur kejahatan secara menyeluruh.
Polri menegaskan bahwa eksploitasi manusia dengan alasan pekerjaan, perkawinan, maupun perekrutan untuk kepentingan militer tidak dapat dibenarkan apabila memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang.
Para tersangka diproses berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sesuai dengan peran dan perbuatan yang disangkakan.
Masyarakat Diminta Waspadai Tawaran Gaji Fantastis
Kasubdit III Ditipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama melalui akun media sosial yang identitas dan legalitasnya tidak dapat dipastikan.
Tawaran berpenghasilan tinggi, bonus besar, keberangkatan gratis, maupun pengurusan dokumen secara instan perlu diperiksa dengan cermat sebelum mengambil keputusan.
Calon pekerja migran harus memastikan perusahaan penempatan memiliki izin resmi, kontrak kerja yang jelas, jaminan perlindungan, dan dokumen perjalanan sesuai tujuan pekerjaan.
Selain melakukan penindakan terhadap pelaku, Polri terus mengembangkan program pencegahan melalui edukasi masyarakat dan gerakan Rise and Speak.
Upaya tersebut melibatkan kerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah, aparat di daerah, serta berbagai mitra untuk memperluas perlindungan terhadap masyarakat yang berpotensi menjadi korban.
Bareskrim Polri juga mengajak masyarakat berani menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi perekrutan ilegal, penipuan pekerjaan luar negeri, atau praktik eksploitasi manusia.
Pengungkapan lima perkara ini menjadi pengingat bahwa kejahatan perdagangan orang terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan harapan masyarakat memperoleh kehidupan lebih baik. Kewaspadaan, pemeriksaan legalitas pekerjaan, serta keberanian melapor menjadi langkah penting agar lebih banyak warga tidak terjebak dalam jaringan perdagangan manusia.
(Andi)
