PORTALINDO.co.id | OKI – Kabut asap semakin pekat pada pagi hari di sejumlah wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas udara dan dampaknya terhadap aktivitas serta kesehatan warga.
Tokoh masyarakat OKI, Ahmad Raden, mendesak pemerintah daerah segera memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sesuai ketentuan yang berlaku.
“Anggaran ini sifatnya mendesak. Jangan terlalu lama diparkir hanya karena banyak regulasi dan prosedur. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata sekarang karena asap semakin pekat, terutama pada pagi hari,” tegas Raden, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat langkah pencegahan, pemadaman, pendinginan, pemantauan wilayah rawan, serta perlindungan masyarakat dari paparan asap.
“Kalau anggaran sudah tersedia dan mekanisme penggunaannya sudah ada, segera manfaatkan sesuai aturan. Perkuat personel dan peralatan di lapangan agar sumber asap dapat dikendalikan,” ujarnya.
Desakan tersebut disampaikan di tengah tingginya kejadian karhutla di Sumatera Selatan. Data BPBD Sumsel mencatat 2.676 kejadian karhutla hingga 10 September 2026, dengan OKI menjadi daerah yang mencatat jumlah kejadian tertinggi, yakni 459 kejadian.
BNPB juga menempatkan OKI sebagai salah satu wilayah prioritas penanganan karhutla di Sumsel. Pada pembaruan 3 September 2026, BNPB melaporkan kualitas udara di sejumlah wilayah Sumsel berada pada kategori sedang hingga sangat tidak sehat, disertai penurunan jarak pandang di beberapa lokasi.
Sementara itu, pemerintah pusat pada 16 September 2026 menyampaikan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp100 miliar untuk penanganan karhutla di lima pemerintah daerah di Sumsel. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk OKI disebut mencapai Rp20 miliar.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa petunjuk teknis penyaluran dan pengelolaan Banpres telah diterbitkan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa mengabaikan aspek pertanggungjawaban.
Raden berharap kondisi lapangan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penggunaan anggaran tersebut.
“Jangan menunggu asap semakin parah. Gunakan anggaran sesuai peruntukannya dan pastikan penanganan benar-benar berjalan di lapangan. Yang paling penting, masyarakat harus terlindungi,” katanya.
Dampak kabut asap juga telah memengaruhi aktivitas pendidikan di sejumlah wilayah Sumsel. Pemerintah provinsi memperpanjang pembelajaran jarak jauh bagi jenjang SMA, SMK, dan SLB di wilayah terdampak karena kualitas udara belum membaik.
Percepatan penanganan karhutla, dengan demikian, tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga perlindungan kesehatan masyarakat, kualitas udara, dan keberlanjutan lingkungan.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah agar anggaran yang tersedia dapat segera diwujudkan dalam tindakan nyata untuk mengendalikan asap dan mencegah meluasnya karhutla di OKI. (rls/Tim Red PPWI)
