Portalindo.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan komitmen Kemendagri dalam memperkuat berbagai infrastruktur pengelola data kependudukan. Hal itu disampaikannya dalam acara Ramah Tamah Antar Anggota Project Management Unit (PMU) & Tim World Bank di Le Meridien Hotel, Jakarta, Senin (7/8/2023).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, hingga saat ini infrastruktur pengelolaan data kependudukan terus dibangun dan dikembangkan sesuai kebutuhan. Terlebih, data tersebut banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk melayani masyarakat, sehingga pengelolaannya terus diperhatikan. Hal ini misalnya Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) yang pelayanannya juga didukung oleh data kependudukan.
Suhajar mengatakan, upaya mengembangkan infrastruktur ini salah satunya didukung oleh pendanaan dari Bank Dunia. Hingga nanti 2025, dana yang dikucurkan oleh Bank Dunia lebih kurang sekitar 250 juta US dolar. Dana tersebut untuk mendukung berbagai infrastruktur seperti server, storage, data center, serta penguatan sistem identitas kependudukan digital.
“Dana yang kita pinjam tadi adalah juga untuk penguatan sistem keamanan, pembangunan backup system data center baru, dan penguatan organisasi,” ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut Suhajar, dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan alat perekam, sehingga target pendataan dapat terpenuhi. Saat ini, kata dia, telah dikembangkan alat perekam keliling yang kinerjanya dinilai lebih efektif karena dapat berpindah dari satu lokasi ke tempat lainnya.
Dia menegaskan, memberikan identitas kependudukan merupakan upaya negara dalam melindungi warganya yang merupakan salah satu tujuan bernegara. “Oleh karena itu, siapa yang paling dulu melindungi rakyat? Yang paling dulu melindungi rakyat adalah Dukcapil ini, lahir anak-anak langsung lahir surat lahir, itu kan perlindungan, seorang anak baru lahir langsung keluar surat lahirnya,” tandas Suhajar.
Puspen Kemendagri
