JAKARTA, Portalindo – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Program “Sekolah Kembali”. Sebanyak 180 anak dari empat kecamatan di Jakarta Barat mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Selasa (28/7/2026), sebagai langkah awal untuk kembali mengenyam pendidikan.
Program tersebut mencakup 26 peserta dari Kecamatan Taman Sari, 59 peserta dari Kecamatan Tambora, 57 peserta dari Kecamatan Cengkareng, dan 38 peserta dari Kecamatan Kalideres. Kegiatan ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Nahdiana, M.Pd., yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi langkah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif bagi anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah.
Menurut Nahdiana, Program “Sekolah Kembali” merupakan upaya sistematis untuk menekan angka putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga.
“Melalui kegiatan MPLS yang ramah anak, edukatif, dan bebas dari segala bentuk perundungan, kita menyambut hangat anak-anak untuk kembali menata masa depan mereka,” ujar Nahdiana.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak. Pendataan dan pendampingan terhadap ATS dilakukan secara langsung melalui pendekatan door to door oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama pihak kecamatan, kelurahan, RT/RW, kader PKK, hingga Dasawisma.
Selain membuka akses ke pendidikan formal, Program “Sekolah Kembali” juga memberikan kesempatan kepada ATS untuk mengikuti pendidikan nonformal melalui Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menyediakan fasilitas pendidikan gratis serta berbagai layanan pendidikan alternatif agar kendala ekonomi tidak lagi menjadi alasan anak kehilangan kesempatan bersekolah.
Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, tenaga pendidik, pemerintah, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha, untuk bersama-sama mendukung keberlangsungan program tersebut. Kolaborasi seluruh pihak dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan hak setiap anak atas pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas.
Dengan semangat gotong royong, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis mampu mewujudkan Jakarta yang bebas dari Anak Tidak Sekolah sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
(Bayu/Bewok)
